Menu

Mode Gelap
Pemkab Serang Diduga Serobot Lahan Eks Pasar Kragilan Sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 H,Warga Himalo Diaspora Gelar Doa Bersama Peradi Nusantara Berkomitmen untuk Menjadi Advokat Spesialis dengan Dukungan Ombudsman RI Konsolidasi dan Silaturahmi antara DPN dan DPD Peradi Nusantara Provinsi Jawa Barat Taufik Bagus Murdianto Calek NasDem Dapil III DKI Jakarta Konsen Terhadap Kesehatan

Ekonomi · 25 Agu 2021 12:01 WIB ·

DALAM SITUASI PADEMI, IJAZAH YANG DITAHAN DAN JANJI SPP GRATIS GUBERNUR ROHIDIN


 DALAM SITUASI PADEMI, IJAZAH YANG DITAHAN DAN JANJI SPP GRATIS GUBERNUR ROHIDIN Perbesar

Oleh: Agustam Rachman

(Dilansir dari Tenarnews.com, (24/8/2021)) Sudah 2 (dua) minggu ini publik heboh, sedikitnya 30 Ijazah siswa setingkat SMU/SMK di Propinsi Bengkulu yang ditahan oleh pihak sekolah. Konyolnya pihak sekolah beralasan bahwa siswa tersebut belum melunasi kewajiban membayar SPP. Dalam hal ini tentu kejadian itu bukan hal yang sederhana dan kecil. Tetapi merupakan masalah besar yang wajib jadi perhatian kita semua.

Adapun hal yang mendasari mengapa hal itu bukan masalah kecil adalah sebagai berikut; Pertama, situasi pandemi covid 19 yang hampir berlangsung selama 2 (dua) tahun ini seharusnya menambah sensitifitas pejabat publik untuk membantu rakyat yang kesusahan akibat pandemi.

Ditengah upaya Pemerintah Pusat memberikan subsidi kepada rakyat agar tidak mati kelaparan seperti subsidi listrik, paket internet, bantuan sosial tunai dan paket sembako. Tapi malah sebaliknya Pemerintah Propinsi Bengkulu ‘mencekik rakyat’ dan tega menahan ijazah siswa setingkat SMU/SMK tersebut karena alasan belum membayar SPP. Bahkan secara terang-terangan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu menyalahkan siswa.

Dalam hal ini, apakah tidak terbayang oleh mereka bahwa bisa saja ijazah tersebut akan dipakai untuk mencari kerja guna mencari sesuap nasi membantu ekonomi keluarganya.

Kedua, dengan diundangkannya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka sekolah setingkat SMU/SMK menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi. Kewenangan ini diperkuat pula oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIV/2016. Sehingga terang dan jelas bahwa penyelenggaraan pendidikan setingkat SMU/SMK adalah Kewajiban Konstitusional Pemerintah Propinsi.

Maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa ada unsur pelanggaran konstitusi dan sumpah jabatan dalam kasus ini oleh Gubernur Rohidin. Publik menunggu apakah DPRD Propinsi Bengkulu akan memanggil Gubernur Rohidin yang ‘bersumpah’ akan menggratiskan SPP waktu kampanyenya agar bertanggung-jawab, sebab kasus ini bukan salah pihak sekolah saja tapi menyangkut sebuah sistem dimana Rohidin adalah pemimpinnya.

Penulis adalah Pengamat sosial.

Artikel ini telah dibaca 9 kali

Baca Lainnya

KOPERASI HKTI MINTA KORPORASI PERKEBUNAN TIDAK SEMENA MENA TERHADAP PETANI

17 Juli 2024 - 15:03 WIB

“SANG MUALLAF ” KISAH MENARIK UNTUK DI BACA DAN DI RENUNGKAN.

17 Juli 2024 - 05:46 WIB

DPRD Depok Gelar Rapat Paripurna, Persetujuan Raperda LPJ Anggaran 2023

16 Juli 2024 - 14:32 WIB

TRAMP Siap Hijaukan Dan Bersihkan Bantaran Sungai

16 Juli 2024 - 06:14 WIB

Daftar Kekayaan 34 Kapolda se-Indonesia, Ada yang 23 Miliar, Cek Sekarang

15 Juli 2024 - 12:14 WIB

Mesra,” SS & H.Encep gelar Pengukuhan BARESS

14 Juli 2024 - 11:26 WIB

Trending di Tenar News