LAHAN KAV DPR-RI 8HA DISENGKETA, DIRUT PT. JAYA SAMPORNA JADI TERLAPOR DI POLDA JABAR

- Jurnalis

Rabu, 11 Agustus 2021 - 04:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Depok Tenarnews tv9:
Direktur utama PT Jaya Sampurna Nalis Syafrudin kini berstatus sebagai terlapor dalam perkara kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan keterangan palsu akta otentik di Polda Jawa Barat, hal itu
Atas adanya dugaan tindak pidana di tahun 2017 , dan terlapor terancam dua pasal sekaligus yaitu, pasal 263 KUHP serta memasukan keterangan palsu pasal 266 KUHP dan terancam akan dilakukan penahanan, karnanya
Dapat diyakini terlapor akan di tahan, Proses polisi kini baru sampai pada pemeriksaan saksi- saksi, saya pastikan nanti tersangkanya (Nalis) pasti ditahan”, ujar Pelapor Tarida Sondang, SH. MH

Menurut Sondang, laporan polisi bernomor LP/B/659/VII/2021/SPKT/POLDA JABAR tertanggal 29 Juli 2021 berawal dari tidak sesuainya data SK Kinag Jabar nomor 205 tahun 1964 dalam dua perkara di PTUN Bandung dengan nomor perkara 13/G/2017/PTUN-BDG dan nomor perkara 81/G/PTUN-BDG.
“Dalam kedua persidangan itu memang dimenangkan PT Jaya Sampurna sebagai pihak penggugatnya. Namun, setelah dilakukan croscek terdapat kejanggalan”, tegasnya.

Baca Juga :  Presiden Prabowo Lantik Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Polri

Jadi, masih kata Sondang, letak lokasi lahan garapan yang dituangkan dalam dua perkara di PTUN Bandung tidak sesuai data resmi Kanwil Pertanahan Jabar. Lantaran itu, terlapor diduga telah berikan keterangan palsu.


“Sesuai data Kanwil Pertanahan Jabar SK kinag 64 terletak di Kelurahan Sawangan Depok, Sedangkan data sebagai bukti yang dikeluarkan terlapor 63 warga pengarap berada di Bedahan Sawangan”, jelasnya.

Lantaran itu juga, Sondang melanjutkan, selain membuat laporan polisi di Polda Jabar, dan pihaknya juga telah meneruskan laporan polisi tersebut kepada satuan tugas mafia tanah yang bekerjasama dengan ATR BPN Kanwil Jabar.

Baca Juga :  Melihat dari Dekat Pariwisata Pantai Lombok Selatan yang Punya Misteri Menarik

Sementara, Dirut PT Jaya Sampurna Nalis membantah tuduhan yang dialamatkan pada dirinya meski kini berujung pada pelaporan polisi.

“Pantang buat saya memalsukan surat apapun. Saya tidak pernah memalsukan sesuatu apapun. Apa adanya aja”, kata Nalis kepada wartawan.

Dia menjelaskan jika semua sudah melalui proses uji di PTUN. “Jadi, akte otentik apa yang saya palsukan.

Nalis bahkan menyebut jika dirinya juga bisa saja melaporkan Sondang lantaran diduga banyak lakukan unsur pidana.

“Saya juga bisa melaporkan Sondang. Banyak pidananya kalau mau terus menerus berperkara”, pungkasnya.( Moer)

Berita Terkait

Prof Yuddy Chrisnandi Sebut Semua Pihak Harus Hormati Mandat Konstitusi Presiden dalam Menentukan Wakilnya
PWI Pusat dan Bakom RI Jajaki Kerja Sama, Perkuat Ekosistem Informasi Nasional
GIBRAN MUNDUR DARI WAPRES: Babak Baru Krisis Politik Dan Ujian Kedewasaan Demokrasi Indonesua
Pakai UHC Ditargetkan Aktif Lagi Januari 2027.
DPRD Depok Apresiasi APBD 2027, UHC Ditargetkan Januari 2027
Kasus tanah blok bra’an 9,3 haktare kembali disoal, Hakim Sidang PS di lokasi
Merawat Panca Jiwa Pondok Al-Amien, Alumni Genoestica Meneguhkan Ukhuwah agar Tak Menjadi Santri yang Kehilangan Akar.
Berita ini 310 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 12:58 WIB

Prof Yuddy Chrisnandi Sebut Semua Pihak Harus Hormati Mandat Konstitusi Presiden dalam Menentukan Wakilnya

Kamis, 12 November 2026 - 20:54 WIB

PWI Pusat dan Bakom RI Jajaki Kerja Sama, Perkuat Ekosistem Informasi Nasional

Kamis, 12 November 2026 - 11:55 WIB

GIBRAN MUNDUR DARI WAPRES: Babak Baru Krisis Politik Dan Ujian Kedewasaan Demokrasi Indonesua

Rabu, 4 November 2026 - 15:03 WIB

Pakai UHC Ditargetkan Aktif Lagi Januari 2027.

Rabu, 4 November 2026 - 12:27 WIB

DPRD Depok Apresiasi APBD 2027, UHC Ditargetkan Januari 2027

Berita Terbaru

Tenar News

Pakai UHC Ditargetkan Aktif Lagi Januari 2027.

Rabu, 4 Nov 2026 - 15:03 WIB

Tenar News

DPRD Depok Apresiasi APBD 2027, UHC Ditargetkan Januari 2027

Rabu, 4 Nov 2026 - 12:27 WIB