Agustus 2021

Oleh: Agustam Rachman

(Dilansir dari Tenarnews.com, (24/8/2021)) Sudah 2 (dua) minggu ini publik heboh, sedikitnya 30 Ijazah siswa setingkat SMU/SMK di Propinsi Bengkulu yang ditahan oleh pihak sekolah. Konyolnya pihak sekolah beralasan bahwa siswa tersebut belum melunasi kewajiban membayar SPP. Dalam hal ini tentu kejadian itu bukan hal yang sederhana dan kecil. Tetapi merupakan masalah besar yang wajib jadi perhatian kita semua.

Adapun hal yang mendasari mengapa hal itu bukan masalah kecil adalah sebagai berikut; Pertama, situasi pandemi covid 19 yang hampir berlangsung selama 2 (dua) tahun ini seharusnya menambah sensitifitas pejabat publik untuk membantu rakyat yang kesusahan akibat pandemi.

Ditengah upaya Pemerintah Pusat memberikan subsidi kepada rakyat agar tidak mati kelaparan seperti subsidi listrik, paket internet, bantuan sosial tunai dan paket sembako. Tapi malah sebaliknya Pemerintah Propinsi Bengkulu ‘mencekik rakyat’ dan tega menahan ijazah siswa setingkat SMU/SMK tersebut karena alasan belum membayar SPP. Bahkan secara terang-terangan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu menyalahkan siswa.

Dalam hal ini, apakah tidak terbayang oleh mereka bahwa bisa saja ijazah tersebut akan dipakai untuk mencari kerja guna mencari sesuap nasi membantu ekonomi keluarganya.

Kedua, dengan diundangkannya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka sekolah setingkat SMU/SMK menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi. Kewenangan ini diperkuat pula oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIV/2016. Sehingga terang dan jelas bahwa penyelenggaraan pendidikan setingkat SMU/SMK adalah Kewajiban Konstitusional Pemerintah Propinsi.

Maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa ada unsur pelanggaran konstitusi dan sumpah jabatan dalam kasus ini oleh Gubernur Rohidin. Publik menunggu apakah DPRD Propinsi Bengkulu akan memanggil Gubernur Rohidin yang ‘bersumpah’ akan menggratiskan SPP waktu kampanyenya agar bertanggung-jawab, sebab kasus ini bukan salah pihak sekolah saja tapi menyangkut sebuah sistem dimana Rohidin adalah pemimpinnya.

Penulis adalah Pengamat sosial.

TENARNEWS TV 9 : DEPOK – Rabu, 4 Agustus 2021 lalu, sekelompok orang tua siswa mendatangi gedung kantor Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ( Kemendikbudristek) di Jakarta Pusat untuk meminta keadilan dan kebijakan agar anak-anaknya bisa bersekolah ke jenjang SMA/SMK Negeri Depok. Dan juga mengeluhkan sikap KCD Wilayah 2 Kota Bogor yang dianggap tembang pilih.

Namun sayangnya, hingga saat ini nasib anak-anak tersebut belum juga ada kepastian kapan mereka dapat bersekolah. Padahal dalam pertemuan 4 Agustus itu, Inspektorat 1 Mendikbud ristek, Sutoyo siap menjembatani aspirasi orang tua siswa dengan pihak Dinas Pendidikan ( Disdik) Provinsi Jawa Barat.

Dan yang lebih ironisnya lagi, aspirasi mereka yang menuntut hak keadilan melalui jalur optimalisasi di putar balikan oleh pihak Dinas Pendidikan provinsi Jawa Barat menjadi jalur Afirmasi.

Koordinator orang tua siswa, Mulyadi Pranowo mengatakan, saat ke mendikbudristek, pihaknya menuntut keadilan karena ratusan siswa bisa masuk melalui jalur optimalisasi (bukan jalur resmi-red) kenapa kami tidak bisa.

“Kami menuntut hak yang sama yaitu jalur optimalisasi, jangan di belokan menjadi jalur siswa miskin dan jangan uji kesabaran kami, karena saya yakin orang tua dan anak-anak kami juga punya batas kesabaran, ” ujar Mulyadi geram, Minggu (15/08).

Hal senada pun di ungkapkan salah satu orang tua siswa, Mur yanto yang mengatakan, kami ingin anak kami sekolah bukan ingin kredit kendaraan

” Kami di minta foto rumah tampak depan belakang samping, secara tidak langsung kami di paksa miskin, kan aneh. Bukan itu yang kami minta, kami hanya ingin anak kami sekolah dan itu harga mati, ” tandasnya.

” Kalau Perlu kita datangi semua Kepala Sekolah, Karena ini kewenangan masing-masing sekolah,” lanjut Mur yanto.

Sementara itu PLH Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2, Arso Budi riyadi enggan menjawab baik melalui pesan singkat maupun telpon. (Emy)