Juli 2021

Jakarta, TenarNews TV9 –
Presidium KAMI, Din Syamsuddin kembali angkat bicara soal Covid-19. Pandemi Covid-19 di Indonesia, kata Din, telah dan semakin menimbulkan korban, baik sakit maupun meninggal dalam jumlah yang sangat tinggi (bahkan Indonesia termasuk negara dengan korban meninggal yang tertinggi di dunia).

“Salah satu faktor dari kegagalan tersebut adalah kebijakan dan managemen yang tidak meletakkan penanggulangan masalah kesehatan sebagai pusat kepedulian, tapi merancukannya dengan perhatian terhadap hal-hal lain seperti stimulus ekonomi dan parawisata,” ungkapnya yang TenarNews TV9 kutip dari WAG P2I (Perhimpunan Pimpinan Pesantren Indonesia) sebagaimana dilansir Ahmadie Thaha, Rabu (28/07/2021).

Ditegaskannya, perhatian pertama dan prima terhadap masalah kesehatan, seyogyanya menjelma dalam usaha seperti: (a). Mendorong Perguruan Tinggi dan Lembaga-Farmasi Nasional untuk menemukan/mengembangkan obat dan vaksin dari Dalam Negeri. (b). Mengadakan secara gratis test kesehatan, dan obat-obatan sehingga terjangkau oleh rakyat kecil. (c). Menyadari pentingnya pendekatan spritual-keagamaan yang menjadi modal besar Bangsa Indonesia dalam rangka menjaga dan meningkatkan kesehatan diri.

Mantan Ketua Umum MUI dan PP Muhammadiyah itu menilai cara penanganan pemerintah selama ini terkesan kurang melindungi seluruh rakyat dan segenap Tanah Tumpah Darah Indonesia sesuai amanat UUD 1945, dan dapat dinilai telah melanggar hukum dan produk perundang-undangan yang ada, yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Undang-Undang tersebut sangat jelas dan rinci memerintahkan langkah-langkah nyata penyelamatan rakyat dalam keadaan darurat kesehatan,” tandasnya.

Maka oleh karena itu, lanjut Din, demi penyelamatan rakyat dan menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak, mendesak pemerintah untuk menerapkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dengan antara lain: (a). Mengawasi dan membatasi kedatangan orang dari luar wilayah Indonesia melalui berbagai moda transportasi dengan menegakkan kekarantinaan kesehatan (selama ini Tenaga Kerja Asing terlalu dimudahkan masuk). (b). Menegakkan karantina rumah dan wilayah dengan tanggung jawab Pemerintah menyediakan makanan/sumber bahan pokok, baik bagi rakyat maupun hewan ternak. (Dalam hal ini Pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan). (c). Tidak menjalankan kebijakan yang berubah-ubah dan apalagi bersifat sentralistik yaitu Pemerintah Pusat mendominasi sementara prakarsa Pemerintah Daerah dibatasi. (Dalam hal ini agar ditempuhkan pendekatan kolaboratif dari berbagai kementerian/instansi Pemerintah sesuai tupoksinya, bukan menyerahkan urusan kepada pejabat yang tidak tepat).

Untuk itu semua, walau sudah terlambat, Din minta pemerintah menggalang potensi dan partisipasi masyarakat, dan menghentikan sikap merasa bisa mengatasi keadaan sendiri, serta ingin mendesakkan sanksi atas rakyat dengan “berkacak pinggang”.

Din Syamsuddin yang sedang berada di Kampus Olat Utuk Pesantren Modern Internasional Dea Malela di Sumbawa, NTB, menyampaikan, semoga Allah SWT melindungi Bangsa Indonesia dari marabahaya dan malapetaka. (DM 02)

Tangerang , tenarnews 9 : – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di luar Jawa dan Bali berlaku hingga 20 Juli kemudian diperpanjang sampai Minggu hari ini 25 Juli dengan pergantian istilah menjadi PPKM Level 4.

Sementara itu, ada kabar bahwa sejumlah daerah di luar Jawa-Bali akan memperpanjang penerapan PPKM Level 4 hingga 8 Agustus 2021 mendatang. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konferensi pers 20 Juli lalu sudah memberi sinyal akan melonggarkan PPKM Level 4 dengan catatan jika kasus Covid-19 melandai.

Dari berbagai sumber yang dihimpun pada Minggu (25/7), Sumatra Selatan menjadi salah satu provinsi yang akan menggelar PPKM level 4 hingga 8 Agustus 2021. Hal ini khususnya diterapkan di empat daerah, yakni Palembang, Musi Banyuasin, Lubuklinggau, dan Musi Rawas.

PPKM Level 4 ini akan dilaksanakan hingga 8 Agustus. Pemda mendapat porsi menentukan kebijakan masing-masing. Kita harapkan dapat sesuai dengan kebutuhan daerah dalam menghadapi pandemi Covid-19 tanpa melupakan aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan,” ujar Herman usai rapat virtual bersama Menko Perekonomian Airlangga, Mendagri Tito, Menkes Budi Gunadi, dan Menkeu Sri Mulyani, Sabtu kemarin (24/7),

Tidak hanya Sumatera Selatan, beberapa daerah di Kalimantan Timur juga disebut-sebut akan menerapkan PPKM level 4 hingga 8 Agustus 2021. Delapan daerah itu, antara lain Berau, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Samarinda, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Paser Utara.

Lalu, Bandar Lampung juga akan menerapkan PPKM level 4 sampai 8 Agustus mendatang. Hal ini terungkap dari unggahan di Instagram @lampuung. Dalam unggahan Instagam itu, disebutkan bahwa terdapat 45 kabupaten/kota di 21 provinsi di luar Jawa-Bali yang akan menerapkan PPKM level 4 pada 26 Juli-8 Agustus 2021.

Lalu, 278 kabupaten/kota di 18 provinsi di luar Jawa-Bali akan menerapkan PPKM level 3. Kemudian, 63 kabupaten/kota di 17 provinsi akan menerapkan PPKM level 2.

Dihubungi CNBC Indonesia siang ini, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Alia Karenina mengatakan informasi perpanjangan PPKM Level 4 di luar Jawa-Bali akan diumumkan secara resmi lewat konferensi pers (konpers) siang ini (25/7).

“Nanti tunggu konferensi pers saja ya siang ini,” ujar Alia.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada Sabtu (24/7/2021) Hingga pukul 12:00 WIB, kasus kematian bertambah 1.415 kasus dalam 24 jam terakhir. Dengan kasus kematian tertinggi berada di Jawa Timur dengan tambahan 356 kasus dan menjadi 17.840 kasus.

Jumlah kasus kematian di Jawa Tengah tak jauh dari Jawa Timur. Provinsi Jateng mencatatkan 338 kasus menjadi total seluruh 16.550 kasus. Lalu di DKI Jakarta terdapat 151 kasus kematian menjadi total seluruh 11.282 orang.

Sementara itu kasus positif harian dalam negeri kemarin dilaporkan sebanyak 45.416 kasus. Membuat total kasus positif menjadi 3.127.826 kasus.

TENAR NEWS TV9 : Parung – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang di wajib kan untuk di taati di seluruh masyarakat indonesia nampaknya tidak sedikit yang melanggar Aturan PPKM tersebut.

Seperti yang di lakukan PT Kenlee Indonesia yang berlokasi di Jalan Raya Parung No. 20 Pemagarsari Kecamatan Parung,Bogor Jawa Barat.

Perusahan yang bergerak di bidang garment baju pengantin tersebut di duga telah melanggar PPKM.

Dari hasil investigasi TENARNEWS TV 9 di lapangan, pukul 21.00 WIB terlihat ratusan karyawan perusahaan berbondong-bondong dan berdesakan keluar dari pintu gerbang tanpa menjaga jarak.

Terlihat juga petugas dari pihak kepolisian dan pihak Koramil serta anggota Pol- PP Kecamatan Parung yang memvideo kan kejadian tersebut.

“Kami hanya menjalankan tugas, silakan tanya Pimpinan saya” kata Arifin selaku anggota Pol PP Kecamatan Parung.

Dan saat wartawan hendak konfirmasi dengan pemilik atau yang berwenang di perusahaan tersebut, satpam dengan sikap agak arogan mengatakan bos tidak ada.

Ditempat terpisah, Camat parung,Yudi dengan tegas mengatakan, sudah dua kali memberikan surat peringatan peneguran kepada PT. Kenlee.

“Kami sudah dua kali memberikan surat peneguran, dan kalau tetap membandal kami akan tutup, ujar Yudi, Kamis (22/07/2021)

Lebih lanjut di katakanya, setiap malam Pol PP Kecamatan bersama pihak Polsek dan pihak Koramil terus memantau ke lokasi dan ternyata PT Kenlee masih membandal.

” Pantaun kami terhadap PT Kenlee yang saat ini masih membandel pasti akan saya laporkan ke atas,” tegas Camat.

ditempat yang sama Kasi Trantib Pol PP , Endang Dermawan saat di konfirmasi mengenai hal itu mengatakan bahwa tidak melanggar hukum jika perusahaan masih tetap beraktivitas, asalkan hanya 50 persen saja dari jumlah keseluruhan karyawan, tuturnya.

Namun, saat di konfirmasi berapa jumlah keseluruhan karyawan Kenlee, Kasi Trantib Pol-Pp tidak bisa menjawab.

“Kami hanya menjalankan tugas dan melaporkan nya pada pimpinan, ” ujarnya singkat.( tim)

Haji Muhammad Yames, SH akrab disapa Bang Yames, adalah putra Taliwang tulen. Ia merupakan cucu satu-satunya Dea Mas Cembuan, Datu Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Bang Yames tercatat sebagai anggota DPRD pertama Kabupaten Sumbawa Barat, pemekaran dari Kabupaten Sumbawa. Kini, memilih profesi menjadi pengacara. Selain juga Ketua Organda KSB dua periode kini.

Jakarta, TenarNews TV9 – Keberadaan PT AMT yang menggantikan PT NNT melakukan penambangan emas di Benete, Kabupaten Sumbawa Barat, kembali ia sorot. Pasalnya, kata Yames, keberadaannya terkesan tidak bisa mensejahterakan masyarakat KSB.

Untuk itu, Yames minta kepada pihak pemerintah bersama DPRD KSB dan penentu kebijakan PT AMNT duduk bareng untuk mencari formulasi cara yang kongkrit agar perusahaan tersebut bisa mensejahterahkan masyarakat di daerah ini.

Sikap tegas dan berani Pemkab dan legislatif ditunggu-tunggu masyarakat. Dengan demikian, lanjutnya, masyarakat KSB tidak terkesan seperti ayam mati di lumbung padi dan menjadi penonton di daerah sendiri.

Yames menilai managemen PT AMNT sangat tertutup. Sehingga menjadi tanda tanya, ada apa?

“0knum orang Sumbawa di managemen yang ada sekarang adalah sisa-sisa pengurus dari PT NNT diduga muka penjilat karena mereka adalah bagian dari informannya PT AMNT,” ungkap Yames melalui WhatsApp.

Selain itu, tandasnya, pemerintah daerah dan legislatif kurang tegas, terkesan setali tiga uang.

Semangat dan jiwa aktivisnya saat menjadi Wakil Rakyat yang selalu bersuara kritis, masih melekat sampai sekarang. Sabtu malam ini, 17 Juli, Bang Yames bicara blak-blakan kepada Didin Maninggara dari TenarNews TV9 tentang keberadaan perusahaan tambang emas PT AMT di KSB.

“Percuma orang mau teriak, seperti apa di luar tembok AMNT masa bodoh. Mau demo segala macam sudah Lagu Lama,” ujarnya.

Menurut Yames, satu-satunya jalan terbaik angkat kaki saja dari Bumi Pariri Lema Bariri, jangan buat sakit masyarakat Sumbawa Barat. (DM 02)

Depok, Tenarnews
Dalam rangka menyambut hari Bhakti Adhyaksa ke 61 kemudian menyambut hari ulang tahun ikatan Adhyaksa Dharmakarini ke-21, Kejaksaan Negeri Depok beserta ikatan Adhyaksa dharmakarini daerah Kota Depok berkerja sama dengan dinas kesehatan kota Depok mengadakan kegiatan vaksin gratis. Jumat (16/7/21).

“Alhamdulilah selama 2 hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan vaksin dengan lancar dan aman dan berjalan tertib.” Ujar Kepala Kejaksaan Negeri Depok (Kajari) Sri Kuncoro.

Masih Sri Kuncoro mengatakan, Selama 2 hari sebanyak 429 orang tervaksin pertama dan akan divaksin kedua kembali di Kejaksaan Negeri Depok.

“Total 148 di hari pertama dan hari kedua 281 orang yang tervaksin, serta wajib kembali datang tanggal 12-13 Agustus untuk vaksin kedua di kejaksaan Negeri Depok.” Kata Sri Kuncoro.

Sementara itu Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Depok Herlangga Wisnu Murdianto sekaligus ketua pelaksana menjelaskan, dalam kegiatan ini targetnya adalah orang terdekat dan orang yang berada di lingkungan Kejaksaan Negeri Depok.

“yang pertama adalah para pegawai yang belum mendapatkan vaksin, Kemudian yang kedua adalah keluarga pegawai yang bersanding dengan pegawai tersebut, lalu yang ketiga ialah innercirlenya seperti wartawan,LSM, dan teman teman yang sering berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Depok dan yang terakhir untuk warga yang mau mendaftar dan mengikuti program vaksin.” Papar Herlangga.

tujuannya adalah Kejaksaan Negeri Depok peduli terhadap program pemerintah untuk melakukan vaksin kepada seluruh lapisan masyarakat.

“tujuan pemerintah dalam hal ini Pemerintah tersebut kita laksanakan dan kita peduli peduli terhadap masyarakat peduli terhadap masyarakat kota Depok pada khususnya, karena dengan kita melaksanakan vaksin ini kita mengharapkan masyarakat yang ada di sekitar lingkungan Kejaksaan Negeri Depok ke dapat mendapatkan healthcommunity.” Imbuh Herlangga.

Herlangga berharap agar selama PPKM masyarakat tetap ikuti aturan yang ada.

“Selama PPKM dilakukan dimohon masyarakat Depok tidak melakukukan kegiatan yang dirasa tidak perlu, hanya sektor tertentu yang hanya bisa melakukan kegiatan, dan tetap mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, makan makanan bergizi . “Tutup Herlangga.
(Murod/Dimas)

Jakarta, TenarNews TV9 – Patroli Operasi Yustisi dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro, semakin diperluas dan diperketat di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Kegiatan ini diawali dengan apel akbar di halaman Mapolsek Taliwang, Sabtu malam, 10 Juli 2021, diikuti oleh TNI – Polri, Satpol PP, Dishub, BPBD dan Dinas Kesehatan, dipimpin oleh Dandim 1628/Sumbawa Barat Letkol Czi Sunardi S,T.,M.IP dan Kapolres Sumbawa Barat AKBP Herman Suriyono S,IK; MH.

Demikian informasi yang dikirim Kasdim Sumbawa Barat, Mayor Inf Dahlan kepada Didin Maninggara dari TenarNewsTV9 di Jakarta pada Minggu siang ini.

Menurut Dahlan, pada kesempatan tersebut, Kapolres menyampaikan operasi yustisi gabungan bertujuan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat disertai disiplin tinggi, karena tingkat penyebaran Covid-19 di KSB sudah di level 3.

Untuk itu, Kapolres menegaskan, Polri – TNI bersama unsur terkait lainnya untuk menangani Covid-19 dengan benar, termasuk dalam melakukan edukasi pada masyarakat.

Sementara itu, Dandim menghimbau seluruh stakeholder terkait lainnya terus bersinergi satukan tekad dalam patroli PPKM migro guna meningkatkan penertiban masyarakat dengan mematuhi Prokes Covid-19.

Dandim juga minta Dinas Kesehatan agar laksanakan tes antigen secara acak terhadap masyarakat yang didapati berkumpul mengingat pelaksanaan tes antigen sangat penting sebagai salah satu upaya untuk mengetahui perkembangan Covid -19 di tengah masyarakat sehingga lebih mudah mengatisipasi dan mendeteksi.

“Tanamkan bahwa ini adalah tugas kita untuk pengabdian kepada masyarakat, jangan merasa kehilangan semangat tugas pokok kita untuk menyelamatkan diri kita, keluarga serta seluruh masyarakat dari penyebaran Covid -19 sehingga kita tidak menjadi korban sia sia,” ungkap Dandim.

Kegiatan apel dan patroli gabungan ini, lanjut Dandim, sebagai bentuk keseriusan kita dalam mengantisipasi Covid -19 varian Delta, dan kita tidak mau di KSB kecolongan sehingga tidak membuat kewalahan petugas medis pelayanan kesehatan ketika Covid tidak bisa terkendali.

Dandim mengingatkan semua pihak tidak boleh lengah karena kita tidak mengetahui pasti perkembangan Covid di KSB seperti apa. Khusus pada TNI Polri dan instansi terkait lainnya harus bersinergi untuk memberikan pelayanan masyarakat, termasuk tingkat kesadaran diri tiap tiap orang dalam menerapkan disiplin Prokes Covid-19.

Dandim berpesan, dalam pelaksanaan tugas patroli hendaknya tetap mengedepankan tindakan humanis dan berikan pemahaman kepada masyarakat agar memahami betapa pentingnya saling menjaga kesehatan.

Usai apel malam itu, kegiatan dilanjutkan dengan patroli gabungan mengedukasi, mengimbauan kepada pengelola dan pengunjung sekitaran Kompleks KTC, Bundaran Tugu Besar, Cafe Rumah Kebun, Cafee Bule Safier, Cafee Climber agar tetap mematuhi protokol kesehatan

Hadir pada apel tersebut, selain Dandim dan Kapolres. Juga Pasi Ter Kodim 1628/Sumbawa Barat Kapten Cba Agus SH.,Inov, Kabag Ops Polres Sumbawa Barat AKP Iwan Sugianto SH, Danramil 1828-01/Taliwang Kapten Inf Bambang, Kapolsek Taliwang IPTU Mulyadi., Kasat Pol PP Drs H. Hamzah, Kasat Intelkam Polres Sumbawa Barat AKP I Made Susila Artana, Danunit Intel Kodim 1628/Sumbawa Barat Letda Inf Saefullah, Ka SPKT Polres Sumbawa Barat IPDA Anak Agung Subrata, Anggota Koramil 1628-01/Taliwang dan Polsek Taliwang serta Anggota Polres Sumbawa Barat, Anggota Sat Pol PP, Dinas kesehatan, Dishub dan BPBD kabupaten Sumbawa Barat. (DM 02)