Juni 2021

Jakarta, TenarNews _
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Daerah (BPBD) menggelar rapat koordinasi dengan kepala daerah se NTB yang terdampak gempa 2018. Rakor ini digelar di Hotel Santika, Mataram, Kamis, 24 Juni lalu.

Rapat ini digelar karena hingga tiga tahun pasca gempa, masih banyak persoalan terhadap bantuan yang diterima oleh korban gempa. Apa sebenarnya permasalahan yang terjadi hingga tiga tahun sejak gempa belum selesai-selesai?

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, Zainal Abidin dalam rakor itu menjelaskan, ada beberapa permasalahan yang muncul.

Pertama, belum rampungnya rekonsiliasi data penerima bantuan stimulan.

Kedua, belum ada SK penetapan validasi penerima bantuan stimulan di tiga kabupaten, yakni di Lombok Utara, Lombok Tengah dan Lombok Barat.

Ketiga, masih terdapat dana bantuan yang belum dibagikan ke masyarakat dan juga belum berprogres.

Keempat, masih terdapat parkir dana stimulan sebesar Rp 117 miliar di Kabupaten Lombok Utara.

Kelima, belum selesainya administrasi laporan pertanggungjawaban dana stimulan Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat.

Lebih lanjut Zaenal Abidin menyebut, belum ada persetujuan penetapan fasilitator dalam penanganan rehab rekon.

Menurut Abe, panggilan akrab mantan Penjabat Bupati Sumbawa itu, dirinya bersama Bupati Lombok Utara sudah dua kali ke Jakarta untuk menyampaikan persoalan korban gempa ini.

“Bahwa permasalahan ini sebenarnya sudah sering disampaikan (ke BNPB) di Jakarta,” ungkapnya.

Dikatakan Abe, karena hampir tiap minggu dilakukan pertemuan, baik ofline maupun online, tapi sampai sekarang pun BNPB untuk perpanjangan ini belum ada sinyal dilanjutkan atau tidak.

Terkait hal ini, ujar Abe, pihaknya memberikan rekomendasi agar kabupaten kota segera memproses rekonsilliasi data penerima dana bantuan stimulan dengan para pihak seperti BNPB, BPBD, Dukcapil, dan Perbankan.

Rekomendasi kedua, agar segera memvalidasi penetapan hasil berupa SK penetapan penerima bantuan stimulant baik tahap pertama maupun tahap kedua. Ketiga terhadap penerima bantuan yang dikerjakan di luar yang utama agar segera dilakukan permohonan review utama.

‘’Kalau kita lihat sejarahnya. Kita percepat semua pekerjaan pasca gempa. Tapi tertinggal masalah administrasinya. Apalagi di Lotim dan KLU. dan inilah yang sekarang kita hadapi,’’ katanya.

Sementara itu, Direktur Perencanaan rehabilitasi dan Konstruksi BNPB Jhoni Sumbung mengatakan masalah terjadi karena.selalu saja ada penambahan angka rumah rusak yang tidak sesuai dengan APIP BNPB. Sehingga terjadi gap. Selain itu, ada sisa uang yang seharusnya sudah dikembalikan, ternyata masih ada penambahan rumah.

“Harapan kita, apa pun yang terjadi, semua masalah ini harus selesai pada 31 Agustus mendatang,” tegasnya. (DM 02)

Jakarta, TenarNews
Mewakili Dandim, Kasdim 1628/SB Mayor (Infantri) Dahlan melakukan silaturrahmi dengan insan pers yang sehari-hari meliput di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Kamis, 24 Januari 2021.

Silaturrahmi bertajuk Coffee Morning, itu digelar di Makodim setempat berjalan santai penuh suasana kekeluargaan dalam semangat kemitraan. Mayor Dahlan yang merupakan putra KSB tulen, mengawali sambutannya menyampaikan permohonan maaf Dandim Letkol Cz Sunardi, ST; M.IP yang sedianya akan hadir bertatap muka langsung dengan insan pers.

“Saya menyampaikan salam hormat dari Bapak Dandim yang berhalangan hadir di tengah rekan-rekan wartawan karena ada kegiatan dinas di luar daerah, dan dengan tidak mengurangi rasa hormat diwakilkan Kasdim,” ucap Dahlan, melalui siaran persnya yang dikirim kepada Didin Maninggara dari TenarNews.com TV9 yang sedang berada di Jakarta.

Dalam acara tersebut, Kasdim memaparkan, di tengah perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus deras tranformasi informasi yang kian pesat, yang seakan menembus ruang dan waktu, tentunya akan membawa dampak positif di tengah kehidupan sosial, termasuk kita juga tetap memperhatikan dampak negatif yang kemungkinan ditimbulkan.

Terkait hal itu, Dahlan menegaskan betapa pentingnya peran insan wartawan dalam mempublikasikan dampak positif dari arus deras tranformasi informasi yang mencerahkan.

Tentunya juga, kata Dahlan, bahwa coffee morning ini sebagai salah satu ajang untuk mempererat tali silaturahmi yang selama ini sudah terjalin baik, diharapkan memberi dampak positif bagi kehidupan bermasyarakat.

“Selaku Kasdim mewakili Dandim, saya menyampaikan terimakasih atas bantuan rekan rekan media yang selama ini membantu mempublikasi kegiatan yang dilaksanakan Kodim 1628/SB dan jajarannya, sehingga apa yang dilakukan Prajurit Kodim 1628/SB dapat diketahui masyarakat luas, secara aktual, objektif dan transparan, namun tetap harus menjaga etika dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta tidak kehilangan jati diri para pewarta sebagai bagian dari kontrol sosial,” tandasnya.

Keberadaan media, khususnya media pers, lanjut Dahlan, tidak bisa dipandang sebelah mata, karena memiliki peran strategis dalam mengedukasi serta memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, terutama saat ini kita sedang dilanda bencana non alam covid-19.

Menurut Dahlan, media telah membantu mempublikasikan, baik dalam edukasi, sosialisasi terkait upaya cegah dan putus matarantai covid-19 (Prokes 3 M: Menggunakan Masker, Menjaga Jarak Mencuci Tangan, dan 3T Testing, Traching, Triament) yang terus dilakukan seluruh stakeholder terkait agar tumbuh kesadaran seluruh masyarakat akan pentingnya Prokes demi keamanan kita semua dari penyebaran virus pandemi ini. (DM 02)