TENARNEWS.com _ Saleh Umar, agaknya tengah melewati hari-hari panjang dalam memperjuangkan terwujudnya Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa atau lebih populer dengan sebutan PPS. Tentu saja ia tidak sendirian. Sederet tokoh lain dari Pulau Sumbawa, baik yang menetap di Jabodetabek maupun daerah lainnya di Indonesia, memiliki harapan sama. Yakni, merindukan PPS segera terbentuk.
Kerinduan, atau lebih tepatnya keinginan masyarakat Pulau Sumbawa punya provinsi tersendiri, telah dicetuskan secara terbuka dan meluas, sejak tahun 2000, saat 2 tahun era baru Orde Reformasi datang menggantikan Orde Baru.
Reformasi yang ditandai lengsernya Presiden Soeharto pada 1998, membonceng serta sejumput perubahan. Di antaranya, sentralisasi pemerintahan berganti desentralisasi dengan antara lain terbentuknya sejumlah DOB, baik kabupaten/ kota maupun provinsi.
Menyikapi dinamika masyarakat di akar rumput atas perjuangan pembentukan PPS dalam hari-hari ini, Ketua Komite Pembentukan PPS (KP3S) dan Ketua DOB PP se NTB, Saleh Umar angkat bicara kepada Didin Maninggara dari SuaraPulauNews.com dan TenarNews.com TV9.
Dinamika itu, kata Saleh Umar, menunjukan bahwa sudah mulai ada kemajuan berarti, yaitu munculnya kesadaran kolektif masyarakat se Pulau Sumbawa untuk bangkit kembali semangat perjuangan guna meneruskan finalisasi PPS yang selama 6 tahun terakhir ini tersumbat karena momerandum atau penghentian sementara pembentukan Daerah Otonomi Baru.
Dalam catatan Saleh Umar, tersumbatnya proses pemekaran tersebut, hanya dialami PPS bersama 21 calon DOB lain yang sudah lulus ujian materi politik pada tahun 2014. Tapi, juga dialami 43 calon DOB lain yang sudah mendapatkan legalitas Ampres tahun 2013, termasuk calon DOB Kabupaten Lombok Selatan dan Kota Samawa Rea ikut tersumbat.
Keadaan ini, menurutnya diperparah dengan usulan ratusan calon DOB lain yang muncul belakangan, yang berdasarkan catatan Pemerintah, ada 325 calon DOB dan data administrasi di DPD RI sebanyak 173 calon DOB.
Karena itu, Saleh Umar mendukung sekaligus terus mendorong gerakan arus bawah yang mendesak Presiden Jokowi untuk segera membuka kran saluran pemekaran wilayah yang tersumbat selama 6 tahun terakhir ini adalah sah-sahsah saja.
Pemunculan PPS pada tahun 2000 dan dideklarasikan pada14 Januari 2001 di TMII Jakarta, dan dipertegas kembali oleh KONGRES RAKYAT se Pulau Sumbawa pada 28 Febuari 2011 di Kabupaten Sumbawa sebagai bagian dari dinamika politik pemekaran wilayah yang merupakan perwujudan hak dasar masyarakat daerah se Pulau Sumbawa dalam upaya meningkatkan fungsi pelayanan dan kesejahteraannya yang menurut Saleh Umar sudah teringgal jauh dari tetangganya masyarakat Pulau Lombok.
Selaku Ketua KP3S dan Ketua Forkorda PP DOB se NTB, Saleh Umar menyatakan harapannya kepada Presiden Jokowi.
“Mohon Pak Jokowi buka kembali kran yang tersumbat untuk PPS, Kabupaten Lombok Selatan dan Kota Samawa Rea,” ungkapnya, penuh harap.
Harapannya tersebut, memang beralasan realistis. Pasalnya, kata dia, finalisasi perjuangan ketiga calon DOB di NTB ini, khususnya PPS tinggal selangkah lagi terwujud.
Untuk itu, Saleh Umar berharap juga soliditas dan kebersamaan semua komponen masyarakat menjadi kata kunci perjuangan berhasil.
Dikatakannya, dalam kondisi kebijakan penguasa yang terkesan tidak konsisten, maka strategi perjuangan ke depan harus lebih aktif dan dinamis lagi disertai dukungan positif semua pihak menerobos barikade politik yang sengaja dipasang penguasa untuk menyumbat proses pemekaran wilayah di NTB.
Menurutnya, untuk keberhasilan perjuangan ke depan harus didasarkan pada kesadaran kolektif di akar rumput sesuai filosofi pembentukan PPS, KLS dan KSR yaitu bersifat bottom up oleh tokoh-tokoh daerah se Pulau Sumbawa, baik yang berada di daerah maupun tokoh masyarakat daerah yang berada diperantauan se Indonesia, seperti di Mataram dan Jakarta, tanpa keterlibatan dan dipengaruhi penguasa daerah dan pusat pada saat awal dimulainya perjuangan.
“Dengan demikian, proses perjuangan meneruskan finalisasi PPS, KLS dan KSR akan terjadi simboise secara paripurna dua arah pada saat bersamaan dari masyarakat di akar rumput berjuang secara kolektif dalam tataran sesuai rambu yang tidak menimbulkn resistensi baru yangg bisa merugikan perjoangan dan selanjut di tingkat jajaran KP3S bersama tokoh-tokoh nasional perantauan yang berasal dari daerah kita akan meneruskan kepada penentu kebijakan di Daerah dan di Pusat yang terkait guna mempercepat finalisasi PPS yang seharusnya tinggal selangkah ini,” tandas Saleh Umar menutup perbincangan melalui pesan WhatsApp dengan dua media online ini, beberapa hari lalu. (DM212)
