TENARNEWS : Depok, Menjelang pemilihan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) cabang Kota Depok, tepatnya 10 April 2021 mendatang, mendapatkan suport dan dukungan dari berbagai elemen dan instansi pemerintahan.
Jhony Y. Kelamanutu PENDIRI PWI
Bahkan salah seorang wartawan kawakan, Jhony Y. Kelamanutu sekaligus pendiri PWI Cabang Kota Depok memberikan tanggapan keras.
“Perhelatan calon Ketua PWI Depok nanti bisa menjadi sosok wartawan yang humais dan bisa membawa PWI Depok lebih baik lagi, bahkan harus mempunyai program-program yang cemerlang sehingga PWI Depok tidak mati suri atau jalan di tempat, ” tutur Jhoni.
Dari sembilan kandidat, Jhoni menilai ada dua calon yang kuat yakni, Rahmat Tarmuji dari Media Jurnal Depok dan Rusdi Nurdiansyah dari Media Republika.
“Rahmat Tarmuji adalah wartawan termuda yang memiliki potensi bagus dalam jurnalistik untuk liputan Depok, begitu pula Rusdi Nurdiansyah wartawan senior yang sudah sangat berpengalaman di dalam dunia jurnalistik, ” paparnya.
Jika kedua sosok ini bisa kompak dan bersatu, lanjut Jhoni, dirinya yakin PWI Kota Depok bisa lebih maju lagi.
“Saya siap menjewer Rahmat atau Rusdi jika mereka tidak kompak untuk membangun PWI Depok secara bersama, ” tegasnya.
Jhoni menilai, kedua kandidat tersebut mempunyai potensi yang sangat bagus, jika kedua potensi tersebut di satukan pastinya PWI Depok bisa lebih maju lagi. (Moer/Emy)
Jakarta, TenarNews.com : KLB Partai Demokrat yang mendaulat Moeldoko sebagai ketua umum ditolak pemerintah. Dalam konferensi pers dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD yang digelar Selasa, 31 Maret ini, Kemenkumham menolak mengesahkan Surat Kepengurusan (SK) hasil KLB Deli Serdang itu.
“Masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi antara lain perwakilan DPD, DPC, tidak disertai mandat ketua DPC dan DPC. Dengan demikian, pemerintah menyatakan permohonan pengesahan KLB Deli Serdang tanggal 5 Maret ditolak,” kata Menkumham Yasonna Laoly, dalam konferensi pers virtual itu.
Yasonna menjelaskan, dari pemeriksaan dan verifikasi tahap pertama, Kemenkumham menyampaikan sempat mengirim surat tanggal 19 Maret yang intinya meminta melengkapi kelengkapan dokumen.
Dengan keputusan ini, maka pemerintah tetap menganggap kepengurusan Demokrat di bawah Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai yang sah.
Permohonan ini diajukan Moeldoko dan kawan-kawan setelah melakukan Kongres Luar Biasa mengatasnamakan Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara pada awal Maret silam.
Menurut Yasonna, pemerintah tidak berwenang menilai argumentasi kubu kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang yang menganggap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat tak sesuai Undang-Undang Partai Politik.
Yasonna pun mempersilakan kubu KLB mengajukan gugatan ke pengadilan.
“Kami tidak berwenang untuk menilainya, biarlah itu menjadi ranah pengadilan. Jika pihak KLB Deli Serdang merasa bahwa AD/ART (Demokrat) tersebut tidak sesuai dengan UU Partai Politik, silakanlah digugat ke pengadilan sesuai ketentuan hukum,” kata Yasonna.
Sebelumnya, Menkumham menjelaskan, pihak Moeldoko dan Jhoni Allen mengajukan permohonan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang.
Mereka juga mengajukan perubahan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB. Kemenkumham kemudian melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas surat yang disampaikan kubu Moeldoko.
Keputusan Kemenkumham disambut gembira kubu AHY.
Sebelumnya kubu AHY menilai Presiden Jokowi “terlibat” KLB, kini berbalik memuji Jokowi setelah keputusan Kemenkumham tersebut.
Menurut putra sulung mantan Presiden SBY itu, keputusan pemerintah menegaskan tak ada dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat.
Ketua Dewan Kehormatan Demokrat kubu Moeldoko, Max Sopacua mengatakan akan langsung mengajukan gugatan ke PTUN terkait Kemenkumham menolak mengesahkan kepengurusan mereka.
“Ya saya kira prosesnya masih jalan. Jalan masih panjang (gugat PTUN). Proses berjalan terus karena kita ingin membuat demokratisasi terbangun di Partai Demokrat,” kata Max, Rabu (31/3).
“Itu proses jalurnya ke sana (gugat PTUN). Kan Pak Laoly (Menkumham Yasonna Laoly) sendiri mengatakan pertarungan itu ada di PTUN, di pengadilan,” lanjut Max. (DM212) HH.01.TNR
Jakarta. TENARNEWS : – Semakin mendekati bulan Ramadhan, pemerintah Indonesia dengan sigap mulai merencanakan kebijakan untuk aktivitas masyarakat di bulan puasa di tengah pandemi Covid-19.
Seperti halnya yang diungkapkan oleh Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) H. Muhammad Jusuf Kalla. Ia menyebut umat Islam di seluruh Indonesia boleh melaksanakan Shalat Tarawih di masjid selama Bulan Ramadhan 1422 Hijriah
Namun, Jusuf Kalla menegaskan masyarakat harus tetap mentaati protokol kesehatan Covid-19 secara ketat Dan teratur ketika beraktivitas di masjid selama bulan Ramadhan.
“Kita persilahkan masjid di semua daerah dibuka tapi tetap dengan menjaga jarak,” ujar Jusuf Kalla.
Mantan Wakil Presiden Indonesia itu mengatakan, Tahun ini, pelaksanaan umat Islam bisa melaksanakan ibadah di masjid, berbeda dengan tahun sebelumnya umat Islam dianjurkan beribadah di rumah saja, guna menekan angka penularan Covid-19.
“Tetapi ketentuannya, harus menggunakan masker. Ini bedanya dengan situasi sebelumnya. Karena, mall juga sudah dibuka, masak masjid enggak dibuka,” ucap Jusuf Kalla,
Jusuf Kalla juga mengingatkan kembali soal protokol kesehatan ekstra ketat, yang harus diterapkan umat Islam di bulan Ramadhan, di antaranya, dengan menjaga jarak minimal 1 meter antarjamaah.
Kemudian memakai masker, membawa alas shalat masing-masing dan setiap masjid wajib menyediakan fasilitas untuk jamaah mencuci tangannya.
Untuk itu, Jusuf Kalla meminta para pengurus masjid untuk bertindak tegas apabila ada jamaah yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Contohnya, seperti tidak memakai masker pengurus masjid berhak melarang orang tersebut untuk mengikuti shalat berjamaah hingga akhirnya mau menggunakan masker.
“Pakai masker kalau ada jamaah tak pakai masker suruh dulu pakai masker baru boleh masuk kemudian cuci tangan di setiap pintu ada disinfektan, atau sabun atau tempat wudhu meski ada sabun,” tuturnya.
Selain itu, di setiap pintu masuk bisa ditaruh pengurus masjid untuk mengawasi. Protokol kesehatan sebenarnya tak terlalu rumit untuk diterapkan dan dilaksanakan
TENARNEWS : Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh prihatin dan mengutuk keras peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di depan pintu Gereja Katedral, Makasar, Minggu pagi (28/03).
“Peristiwa ini merupakan perbuatan teror yang dari segi etis dan ajaran agama apapun tidak dapat dibenarkan. Peristiwa ini juga sangat mengganggu di saat-saat bangsa kita sedang bekerja keras dan bahu membahu mengatasi wabah pandemi covid 19,” tegas SP, sapaan gaul pemilik sejumlah media, termasuk MetroTV ini.
Surya Paloh meminta aparat kepolisian untuk mengusut kasus ini sampai tuntas dan mendalami kemungkinan aksi bom bunuh diri ini terkait dengan jaringan-jaringan teroris lainnya.
“Partai Nasdem meminta masyarakat tetap tenang, tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang tidak bertanggungjawab sehubungan dengan kejadian ini,” ujarnya mengimbau, melalui konferensi pers di Jakarta, siang tadi.
Surya Paloh juga berharap agar segenap umat Kristiani yang sepekan lagi memperingati Hari Raya Paskah dapat menyelenggarakan Paskah dengan khidmad sesuai dengan protokol kesehatan. (DM212)
Jakarta, TenarNews.com Partai Demokrat terpecah. Jadi dua kubu: AHY dan Moeldoko. Terkesan, ada pembiaran dari pemerintah.
Terkait itu, Menko Polhukam Mahfud MD bilang ini. Ia menyatakan, pemerintah tidak bisa ikut campur begitu saja ke dalam masalah partai.
Mahfud mengatakan, demokrasi akan rusak bila pemerintah ikut campur ke dalam urusan partai politik.
“Pemerintah juga (dimintai sikap), ‘Ayo dong, dilarang itu’, gitu, ‘Nggak boleh tuh partai pecah’. Lha ini kan demokrasi. Kalau kita ikut ke dalam, kan berarti kita ini merusak demokrasi,” kata Mahfud dalam acara virtual MMD Initiative, Sabtu (27/3/2021) yang dilansir Didin Maninggara dari TenarNews.com.
“Wong itu mau ribut sendiri kok kita disuruh ini. Kita menjaga kriminalitas dan keamanannya saja,” sambungnya.
Mahfud lalu menjelaskan pemerintah akan turun tangan bila ada kriminalitas di masalah internal partai. Selama tidak melanggar ketentuan, lanjutnya, pemerintah tidak boleh ikut campur ke dalam masalah internal partai politik, seperti PD.
“Kalau tidak ada kriminal, (atau) kalau hanya ingin orang, tidak puas lalu ingin mendirikan partai baru dengan alasan apa pun, sejauh belum ada legalitas yang dimintakan dan diberikan oleh pemerintah, kan kita tidak boleh ikut campur,” terangnya.
“Kalau kita (pemerintah) ikut campur, taruhlah Partai Demokrat sekarang, masa kita ikut campur. Gimana caranya ikut campur, alasannya apa? Katakan itu sempalan, yang katakan sempalan siapa, orang nggak mendaftar ke pemerintah. Itu kan di opini, di publik, sempalan. Kalau itu baru ke pemerintah, kita nyatakan ‘oh iya sempalan ini’, gitu. Atau ‘ini bukan sempalan’,” bebernya.
Diketahui, PD terpecah menjadi dua kubu, yakni di bawah naungan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan versi hasil kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang, atau pimpinan Moeldoko.
Masalah Partai Demokrat sampai saat ini belum berakhir. Terakhir PD Moeldoko menyinggung masalah kasus proyek Hambalang ke Demokrat di bawah naungan AHY. (DM212)
Mataram, TenarNews.com : Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj.Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah yang lebih akrab disapa Bunda Niken, mengajak masyarakat rutin mengikuti senam jantung sehat untuk menjaga imun tubuh tetap sehat dan bugar.
“Selama lebih setahun ini, masyarakat kita hanya fokus membicarakan bahaya penularan Covid 19, yang banyak menimbulkan kematian. Padahal selain Covid 19, jantung coroner merupakan salah jenis penyakit tidak menular yang tidak kalah bahayanya dan banyak menimbulkan kematian,” ujar Bunda Niken selaku Pembina Organisasi pada acara pelantikan Pengurus Klub Jantung Sehat (KJS) FKPPI Epicentrum masa bhakti 2020-2023 di pelataran Epicentrum Mall di Mataram, Sabtu (27/3-2020).
Guna mencegah tingginya resiko kematian akibat penyakit jantung, Bunda Niken mengajak para pengelola dan pengurus klub jantung sehat ( KJS), khususnya KJS-FKPPI Epicentrum untuk aktif membantu masyarakat agar gemar senam jantung sehat, atau rutin berolahraga. Tentu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terangnya.
“Dengan aktif dan rutin berolah raga atau senam jantung sehat, 3 kali dalam seminggu pada ruang terbuka seperti dengan memanfaatkan fasilitas di halaman epicentrum mall ini, mudah-mudahan kesehatan kita tetap terjaga,” pungkas Bunda Niken seraya menyampaikan terima kasih kepada Ketua Yayasan Jantung Sehat Mataram, H.M.Nur dan Ketua PD XXV KB FKPPI NTB, Endah Yuli Astuti, SE yang secara aktif melakukan pembinaan terhadap kegiatan senam jantung sehat bagi masyarakat.
Ketua Yayasan Senam Jantung Sehat Mataram, H.M Nur usai mengukuhkan Pengurus KJS FKPPI Epicentrum masa bhakti 2020-2023, menyatakan dukungannya terhadap seluruh program kegiatan yang dilaksanakan pengurus KJS dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.
H.M. Nur yang juga mantan Sekda NTB tersebut, menegaskan bahwa keberadaan klub senam jantung sehat merupakan wujud nyata dari upaya mendukung tercapainya pembangunan NTB Gemilang.
Menurutnya, syarat terpenting untuk mengejewantahkan pencapaian visi -misi NTB Gemilang adalah SDM yang sehat, cerdas, berdedikasi dan berintegritas.
Dan hal itu akan dapat diwujudkan, menurut H.M Nur adalah melalui pembinaan kesehatan jasmani dan rohani secara teratur. Salah satunya adalah senam jantung sehat, tutupnya. (DM212)
TENARNEWS : Depok, Untuk’ mengurangi angka pengangguran di Kota Depok, PT Mahardika Global Bisnis (MGB) ingin Depok memiliki SDM yang berkompeten, untuk Itu PT. Mahardika Global Bisnis(MGB).yang bergerak di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) seperti jasa Osorsing, Security serta Parking menilai Depok perlu membenahi peningkatan SDM nya, ada hal-hal yang perlu di benahi khususnya peningkatan SDM yang harus memiliki skill bagus dan berkompeten, sehingga dapat mengurangi angka penganguran di Depok.” ujar Genderal Manager PT GMB Kasno Abd Rachman saat di konfirmasi seusai menghadiri acara Tasyukuran Walikota Dan Wakil Walikota Depok H. Muham’mad Idris dan Imam yang berlangsung di Hotel Bumiwiyata, dia juga mengatakan, pengangguran di depok masih banyak, hampir semua lulusan SMK belum berkerja, dan jika kita melihat di Bekasi, saya kira disana sedikit lebih maju. Bisa kita lihat dari program pemagangan, di depok ini masih belum menyentuh semua perusahaan, sedangkan di bekasi program itu jalannya cepat sekali, ratusan ribu lulusan SMK bisa di adopsi untuk program pemagangan, Depok ini juga harus demikian, ujar Karno.
“Depok lebih kepada Manufacturing, Perhotelan dan Depstore, sehingga progam pemagangan itu kurang mendapat perhatian.” papar nya.
Kami adalah Asesor dari pada kompetensi dalam bidang SDM, kami siap mendidik dan melatih agar Kota Depok memiliki SDM yang dapat bersaing di tingkat mancanegara.
“Akan ada kerja sama yang intens kepada Dinas Ketenagakerjaan, agar anak anak lulusan seperti SMK atau STM dapat diberi kesempatan belajar bekerja di pabrik-pabrik yang bukan hanya di depok tapi bisa diluar Depok.” imbuhnya.
“Kami siap untuk pelatihan dan mendidik, dan banyak sekali yang dapat kami lakukan di Depok ini, dan kami juga sudah memikirkan jangka panjangnya kami akan mengusulkan untuk adanya kampung Jepang, sehingga mereka nanti menarik investor dan perusahaan asing supaya bisa untuk berkolaborasi di kota Depok.” terang Kasno. ( Moer/Anggoro)
TENARNEWS: Depok, Ketua Kode sekaligus Ketua Panitia Tasyakuran Kemenangan Idris-Imam, seusai Tasyukuran kepada awak media Mikel A. Wattimena mengatakan, Kode akan setia mengawal janji politik pasangan calon yang berhasil menjadi Wali dan Wakil Wali Kota Depok untuk lima tahun kedepan, kami dari Koalisi Ormas Depok ingin menunjukan citra yang baik untuk Ormas yang selama ini mendapatkan pandangan buruk dari masyarakat,” kata Mikel.
“Yang pasti lanjuti nya, kita mengawal kebijakan nya, kita hanya ormas yang bisa mendukung program maupun kebijakan dari pemimpin kita yang sekarang yaitu Pak Idris dan Pak Imam,” dia juga mengatakan, Di bawah kepemimpinan Idris-Imam, Mikel berharap agar Depok menjadi Kota yang berbudaya dan religius sesuai dengan semboyannya.
“Harapan kami agar Kota Depok dibawah kepemimpinan Idris-Imam menjadi Kota yang berbudaya dan religius seperti semboyan kita (Kota Depok, red),” pungkasnya.
Ditempat yang sama, Penanggung Jawab Acara, Jhoni Y. Kelmanutu mengungkapkan, pihaknya siap bersinergi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk memajukan kota tersebut dari berbagai segi.
“Kode siap menjaga dan mengawal Kota Depok agar lebih tertib dan kondusif, saya tidak dapat banyak bicara karena, saya lebih suka action,” tegas Jhoni.
Untuk itu, Wali Kota Depok Mohammad Idris menerangkan, acara tersebut merupakan ungkapan rasa syukur Kode atas perjuangannya yang telah berhasil didapati.
“Ini merupakan semangatnya temen-temen dan ungkapan rasa syukur bahwa apa yang mereka perjuangkan telah didapatkan dan merupakan karunia dari Tuhan,” tutur Idris
Lebih lanjut, Idris menginginkan, berbagai elemen masyarakat di Kota Depok dapat berkontribusi dalam membangun Kota Depok dibawah kepemimpinannya.
“Semua ormas atau komunitas sudah ada jalur komunikasi dan itu juga bagian dari tekad kita untuk merealisasikan kolaborasi dengan sistem pentahelix, kita juga menginginkan semua pihak untuk terlibat dalam memberikan partisipasi dan kontribusi dalam membangun Kota Depok,” tandas Idris.( M. Mirod)
Kepala Desa Jaya Makmur (Labangka 5), Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, Nurdin sedang mengalami nasib sial. Pasalnya, warga setempat melakukan aksi demo ke rumahnya atas dugaan selingkuhi SA (22 tahun) istri dari Aria Labangkara.
Kronologis kejadian, diungkapkan sang suami kepada Didin Maninggara dari TenarNews.com di Sumbawa Besar pada Senin, 22 Maret 2021 sore.
Mengutip pengakuan Kades saat pertemuan yang dihadiri seluruh perangkat desa dan tokoh masyarakat di rumah Amaq Rajak pada Jumat malam (5/03), Aria bercerita, SA berangkat dari Praya menuju tempat tinggalnya di Labangka 5 pada Rabu 3 Maret menggunakan Bus DAMRI sekitar pukul 6:00 pagi. Tapi setiba di terminal Sumur Payung, Sumbawa Besar sekitar pukul 14:00, SA dijemput oleh sang Kades menggunakan mobil pribadi. Mereka tiba di Labangka sekitar jam 01:00 malam dini hari dan langsung dibawa menginap di rumah Kades, padahal melewati rumah SA yang hanya berjarak 200 meter.
Keesokan harinya, Kamis, sang Kades membawa lagi SA ke Sumbawa Besar dengan alasan SA mau berobat dan ingin makan nasi Padang. Pada sekitar pukul 17:00 hari itu juga, sang Kades tiba kembali di Labangka dan menurunkan SA di terminal Labangka 4 dan memerintahkan Kepala Dusun Mekar Jaya, Kaharuddin untuk menjemput SA di terminal agar diantar ke rumahnya yang tiada lain adalah rumah mertuanya, Amaq Rajak.
Namun mertuanya tidak mau menerima SA karena dianggap tidak wajar perjalanan dari Lombok ke Labangka sampai dua hari.
Esok harinya, yaitu Jumat, suaminya menyusul dari Lombok ke Labangka menggunakan bus Taruna Jaya dan tiba sekitar pukul 16:00.
Terhadap kejadian tersebut, BPD mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat dari berbagai etnis di Bale Desa pada Senin (8/03). Namun BPD dianggap lamban bersikap sehingga masyarakat beramai-ramai melakukan aksi unjuk rasa (video usai unjuk rasa).
MendesakKadisPMD
Perwakilan warga sebanyak 12 orang, Senin siang ini sudah berada di Sumbawa Besar. Dijadwalkan akan bertemu Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumbawa, Varian Buntoro.
Pada pertemuan nanti, warga minta DPMD untuk menonaktifkan Kades Jaya Makmur. Permintaan warga didasari pertimbangan utama bahwa sang Kades sudah tidak layak menjadi Kepala Desa.
Apabila DPMD tidak merespon secepatnya permintaan tersebut, kata Adhar salah seorang perwakilan, warga akan melaporkan ke Polres Sumbawa guna menempuh langkah hukum.
KadesMembantah
Kades Jaya Makmur yang dikonfirmasi SuaraPulauNews.com melalui telepon WhatsApp Minggu malam menyatakan keterangan Arya tidak benar.
Menurut Nurdin, SA menginap di rumahnya karena tidak suka dengan suaminya dan takut mertuanya, lagi pula SA tidur bersama anak perempuannya.
Menjawab pertanyaan kenapa Kades membawa lagi SA ke Sumbawa setelah menginap malam itu? Nurdin mengatakan, karena SA takut pulang.
Ditanya mengapa Kades yang menjemput SA di terminal Sumur Payung? Ia menjelaskan karena rasa kasihan pada SA mengaku diancam suaminya.
Mengenai transfer uang ke SA nilai jutaan, Nurdin mengatakan itu bersifat pinjaman karena cerita SA suaminya sudah lama tidak memberi nafkah, padahal sedang hamil.
Ketika ditanya, kenapa warga beramai-ramai melakukan aksi demo ke rumahnya? Nurdin menjelaskan itu motif politik dan ada pihak dibelakang layar.
Nurdin baru beberapa bulan menjadi Kepala Desa Jaya Makmur hasil Pilkades serentak 2020. (DM212)
TENARNEWS : Depok- Polrestro Depok kini mulai lakukan langkah sosialisasi mekanisme Electronic Traffic Law Enforcemen (e-TLE) untuk diketahui masyarakat umum. Hal itu terkait rencana launching penegakan pelanggaran berlalu lintas dengan mengunakan camera elektronik dan menerapkan E-Tilang mulai 23 Maret 2021 mendatang.
Kasubag Humas Polrestro Depok AKP Elly Padiansari mengatakan sembilan langkah mekanisme E-Tilang kini mulai tersosialisasi kepada masyarakat. Diharapkan bisa menghindari simpang-siur informasi di masyarakat.
“Mekanismenya ada sembilan. Bagi pengendara yang tidak ikut sidang hanya dikenakan bayar denda karena sudah diputus oleh Pengadilan Negeri. Dendanya bisa dilihat melalui aplikasi,” ucap AKP Elly Jumat (19/3).
Menurutnya, sesuai uraian yang disosialisasikan Polrestro melalui brosur berisi antara lain, bagi pelanggar yang tertangkap kammera e-TLE yang telah melanggar akan diverifikasi petugas RTLE Polrestro Depok.
Disebutkan juga, petugas akan memastikan jenis pelanggaran yang dilakukan pengendara. Selanjutnya petugas mengirim surat konfirmasi ke alamat pemilik kendaraan melalui PT Pos Indonesia, email dan ponsel.
“Pada surat konfirmasi juga disertakan foto bukti pelanggaran. Pada tahab berikutnya proses konfirmasi selama tiga hari setelah tanggal pelanggaran,” kata Elly
Setelah mendapat surat konfirmasi, lanjutnya, pemilik kendaraan wajib lqkukan konformasi pada nomor yang tertera. Pemilik kendaraan juga dapat mengirimkan kembali blanko konfirmasi ke posko e-TLE Polrestro Depok.
Elly menuturkan, bagi pelanggar diberikan waktu lima hari untuk lakukan konfirmasi dan mengklarifikasi subyek pelanggaran. Setelah itu pelanggar diberi bukti pelanggaran serta kode BRI Virtual (BRIVA) untuk pembayqran denda tilang.
“Terakhir sesuai mekanisme, kesempatan pembayaran denda maksimal tujuh hqri. Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) akan diblokir hingga pembayaran dilakukan,” jelasnya.
Diketahui, penerapan E-Tilang di Depok baru akan diberlakukan pada satu titik lokasi di Jalan Margonda Raya tepatnya di bawah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) depan bank BJB Depok.
Jenis pelanggaranya yaitu, penggunaan sabuk pengaman dan penggunaan handphone saat berkendara. (M. Murod/Ag)
