Menu

Mode Gelap
Pemkab Serang Diduga Serobot Lahan Eks Pasar Kragilan Sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 H,Warga Himalo Diaspora Gelar Doa Bersama Peradi Nusantara Berkomitmen untuk Menjadi Advokat Spesialis dengan Dukungan Ombudsman RI Konsolidasi dan Silaturahmi antara DPN dan DPD Peradi Nusantara Provinsi Jawa Barat Taufik Bagus Murdianto Calek NasDem Dapil III DKI Jakarta Konsen Terhadap Kesehatan

Ekonomi · 2 Feb 2021 12:09 WIB ·

Pengamat Bicara AHY dan Moeldoko perang terbuka


 Pengamat Bicara AHY dan Moeldoko perang terbuka Perbesar

TENARNEWS , Jakarta – Partai Demokrat terang-terangan menyebut nama Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai salah satu sosok yang berupaya mendongkel kepengurusan partai mereka. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai pernyataan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan sejumlah politikus Demokrat terkait hal ini sangat serius.
“Pernyataan AHY ini harus dimaknai sebagai suatu penegasan perang terbuka kepada siapa pun yang mencoba mengganggu Partai Demokrat. Dan tidak tanggung-tanggung, Demokrat menyebut nama bekas Panglima TNI Moledoko, ini enggak main-main,” ujar Adi saat dihubungi Tempo pada Senin malam, 1 Februari 2021.
Biasanya, ujar Adi, DPP Partai Demokrat hanya menanggapi berbagai isu lewat cuitan di Twitter atau dengan keterangan tertulis. Kali ini berbeda. “Kalau sudah konferensi pers terbuka oleh ketua umum, ini artinya tingkat gangguan kenyamanannya sudah klimaks, bahwa ada pihak tertentu ingin mengkudeta Demokrat dan dilakukan oleh orang penting di lingkaran istana,” ujarnya.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelumnya menyebut soal adanya gerakan politik merebut kekuasaan pimpinan Demokrat secara inkonstitusional, yang melibatkan pejabat di lingkaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
“Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” ujar AHY, kemarin.
Lebih lanjut, ujar dia, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Jokowi. “Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam permasalahan ini. Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” tutur AHY.
Artikel ini telah dibaca 3 kali

Baca Lainnya

KOPERASI HKTI MINTA KORPORASI PERKEBUNAN TIDAK SEMENA MENA TERHADAP PETANI

17 Juli 2024 - 15:03 WIB

“SANG MUALLAF ” KISAH MENARIK UNTUK DI BACA DAN DI RENUNGKAN.

17 Juli 2024 - 05:46 WIB

DPRD Depok Gelar Rapat Paripurna, Persetujuan Raperda LPJ Anggaran 2023

16 Juli 2024 - 14:32 WIB

TRAMP Siap Hijaukan Dan Bersihkan Bantaran Sungai

16 Juli 2024 - 06:14 WIB

Daftar Kekayaan 34 Kapolda se-Indonesia, Ada yang 23 Miliar, Cek Sekarang

15 Juli 2024 - 12:14 WIB

Mesra,” SS & H.Encep gelar Pengukuhan BARESS

14 Juli 2024 - 11:26 WIB

Trending di Tenar News