TENARNEWS – Puluhan warga dari ahli waris salah satu pemilik lahan yang terdampak proyek pembangunan Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, melakukan aksi blokir lahan. Pasalnya para ahli waris merasa tidak pernah menjual tanah sawah di lokasi proyek itu.
Penampakan para ahli waris pemilik lahan saat melakukan pemblokiran lahan di lokasi proyek pembangunan bendungan Meninting, Sabtu (25/7/2020)
Aksi para ahli waris dari pemilik lahan salah satu titik bidang tanah sawah di lokasi pembangunan bendungan Meninting atas nama almarhum A. Adijah itu dikoordinir LMR-RI (Lembaga Misi Reklasering Republik Indonesia) NTB.
Pemblokiran di titik lahan seluas 5.509 meter persegi dengan SPPT Nomor 52.01.060.018.005.0038.0 pada lokasi proyek pembangunan Bendungan Meninting dilakukan dengan memasang plank berukuran besar dan mematok batas tanah sawah yang diklaim tidak pernah dijual itu dengan menggunakan pagar dikelilingi tali.
“Berdasarkan pernyataan ahli waris almarhum A. Adijah bahwa tidak pernah merasa menjual tanah sawah seluas 5.509 meter persegi yang diklaim pemerintah terkena dampak proyek pembangunan bendungan itu,” ungkap Andi Maladi, koordinator aksi para ahli waris tersebut saat memimpin aksi di lokasi lahan tersebut, Sabtu (25/7/2020).
Menurut Andi Maladi, lembaga swadaya yang dipimpinnya diberikan kepercayaan untuk membantu para ahli waris dari A. Adijah diantaranya Hajjah Marhayati (istri), Sahdin (anak), Saptuni (anak), Sahunir (anak), Marno (anak), dan Budi (anak), untuk mendapatkan rasa keadilan, sebab tanah sawah tersebut tidak pernah merasa dijual.
“Atas nama ahli waris, kami memberikan waktu aktivitas kontraktor di lahan tersebut sampai hari senin (27/7),” tandas Andi Maladi.
Aksi pemblokiran lahan itu sempat memicu ketegangan dengan aparat keamanan desa Bukit Tinggi dan perwakilan dari kontraktor proyek serta perwakilan dari Pemerintah Kecamatan Gunungsari yang menemui aksi para ahli waris di lokasi lahan tersebut, namun cepat reda.
Mewakili pemerintah, Camat Gunungsai melalui Sekcam Musannip yang menemui aksi para ahli waris mengatakan warga silahkan menyampaikan aspirasinya namun harus mengedepankan aturan yang ada dan tidak anarkis.
“Initinya, kami dari pemerintah, ya kita ikuti aturan yang ada, cara-cara menyampaikan aspirasi dengan cara-cara yang baik dan tidak anarkis,” pungkasnya.